Himbauan Keikutsertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sehubungan dengan surat dari BPJS Ketenagakerjaan
nomor B/3007/032021 tanggal 29 Maret 2022 dan menindaklanjuti Surat Edaran
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Peningkatan Kepatuhan dan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal tanggal 18 November 2021, dengan
hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Surat edaran tersebut diatas
   merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
   2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
   dimana pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga lainnya pada satuan pendidikan
   baik formal maupun non formal menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial
   Ketenagakerjaan.
2. Surat edaran diatas menghimbau
   hal-hal berikut :
3. Penyelenggaraan pendidikan yang
   diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan dan
   pimpinan Perguruan Tinggi wajib menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
4. Penyelenggaraan pendidikan
   sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan kewenangannya wajib
   mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
   yang berstatus sebagai pegawai tetap dan pegawai kontrak.
5. Dalam pengurusan perpanjangan
   ijin operasional, akreditasi program studi dan akreditasi satuan pendidikan
   baik formal maupun nonformal, penyelenggara pendidikan wajib menunjukkan bukti
   kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada poin b.
6. Dalam proses pengusulan
   sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, setiap pendidik dan tenaga
   kependidikan yang bersangkutan wajib menyampaikan bukti kepesertaan BPJS
   Ketenagakerjaan.
7. Berdasarkan surat Deputi
   Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Nomor
   B/5069/052021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Padanan Kementerian/Lembaga Kanwil DKI
   Jakarta menunjuk BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebayoran Baru sebagai PIC dari
   Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
8. LLDIKTI Wilayah III menghimbau
   Perguruan Tinggi agar dapat mengikuti program yang diwajibkan yaitu Program
   Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS
   Ketenagakerjaan agar melindungi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
   Peserta Magang/KKN sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebayoran Baru.
9. Informasi lebih lanjut terkait
   teknis pendaftaran dan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan dapat
   menghubungi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebayoran Baru.

Surat resmi dapat diunduh pada tautan dibawah ini :